Pemerintah Mandul, Kontrol Sosial Lemah
Oleh Heri Faisal & Willian
Bila Medan, Pekanbaru dan kota besar lainnya adalah lumrah melihat muda-mudi bercumbu di tempat umum, adalah tabu bila pemandangan itu terjadi di Padang yang dikenal religius ini.
Belum lagi urusan kenakalan remaja, judi, narkoba, pencurian, dan keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan. Perilaku menyimpang masyarakat di “negeri buya” ini, menguatkan kesan terkikisnya adat istiadat dan kebudayaan jelas. “Kalau terus dibiarkan, bukan tidak mungkin nilai budaya Minang kehilangan identitas di Padang ini,” kata sosiolog Universitas Andalas (Unand), Ardi Abbas, kepada Padang Ekspres, belum lama ini.
Momentum Tahun Baru Hijriyah, 1 Muharam, masyarakat Minang harus melawan peradaban Barat yang kini menggerus peradaban Minangkabau. Menurutnya, persoalan-persoalan masyarakat perkotaan ini harus segera dicarikan solusinya. Jika tidak, penyakit-penyakit demikian akan terus tumbuh dan menjadi bagian mayoritas masyarakat. Dampaknya, nilai-nilai moral dalam ajaran Islam dan kultur budaya masyarakat Minangkabau yang amat kental akan tergradasi dengan sendirinya.
Dari catatan Padang Ekspres, hampir setiap hari selalu ada pemberitaan penyakit masyarakat di media masa. Mulai dari asusila hingga anak jalanan, semakin marak.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Padang, Hariadi Dahlan mengakui, perilaku menyimpang masyarakat sudah begitu mencolok di Kota Bingkuang ini. “Kami tidak memiliki data pasti, tetapi secara kasat mata begitulah fenomenanya,” katanya.
“Kami konsentrasi pada permasalahan gepeng dan anak jalanan. Kalau mesum, tawuran pelajar dan lain-lain itu, ditangani Pol PP dan kepolisian,” katanya.
Namun begitu, kata Hariadi, masalah pekat butuh partisipasi aktif masyarakat. “Pengawasan aktif masyarakat sangat diperlukan di lingkungan masing-masing. Harus peduli dengan kondisi sekitar,” imbaunya.
Sosiolog dari Unand, Damsar menyebut, perlu keseriusan semua pihak mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat. Yang terpenting, pengawasan dari pihak keluarga dengan menanamkan karakter baik, hingga peranan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Sementara itu, Ardi Abbas menekankan lemahnya kontrol sosial. Sehingga, tindakan asusila, tawuran pelajar, narkoba, dan pekat lainnya kian tumbuh. Masyarakat semakin cuek dengan lingkungan. Sedangkan pemerintah, lemah dalam menindak pelaku-pelaku pekat. “Beri sanksi tegas agar pelakunya jera,” katanya.
Terlepas dari itu, Ardi menyebut peran keluarga terpenting mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Perlu kontrol tegas dan batasan dalam pergaulan, karena dunia anak rentan terhadap bermacam pengaruh dari dunia luar. Didikan orangtua harus mampu mengubah karakter anak lebih baik.
“Lingkungan masyarakat juga tidak bisa berpangku tangan terhadap persoalan-persoalan demikian. Pemuka masyarakat seperti lembaga agama dan organisasi masyarakat, mesti satu kata mengawasi lingkungannya. Semua elemen ini harus bekerja sama, tidak bisa mengandalkan satu pihak saja,” katanya.
Lewat Panti Multiguna
Panti Asuhan Multiguna tersebut ditargetkan mampu menampung sekitar 180 orang anak jalanan. Mereka diwajibkan tinggal di panti selama masa penampungan untuk dididik dan dibina.
“Guru-guru yang ahli di bidangnya akan didatangkan dinas untuk mendidik anak-anak itu. Misalnya, untuk anak yang memiliki keterampilan di bidang menjahit, didatangkan guru menjahit. Begitu juga untuk keahlian lainnya,” sebutnya.
“Jadi, tidak ada lagi anak-anak yang kembali ke jalan. Kalau masih ke jalan juga, kita tangkap dan masukkan lagi ke panti,” tegasnya.
Untuk menyukseskan rencana itu, dia akan memutus hubungan anak dengan keluarganya. Sehingga anak-anak yang terjaring bisa fokus mengikuti pembinaan di panti asuhan. “Tidak seperti yang sudah-sudah, sekarang harus lebih tegas,” ujarnya.
Diterbitkan di Padang Ekspres Senin, 28 November 2011
Oleh Heri Faisal & Willian
Pergaulan muda-mudi Kota Padang hampir tidak ada bedanya dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Semakin bebas. Virus hedonis dan liberal yang kini merambah generasi muda Padang, membuat penyakit masyarakat kian mewabah.
Generasi muda Minangkabau terlela dengan berbagai perubahan. Lupa adat, lupa budaya. (karikatur/ Cornelis)
Bila Medan, Pekanbaru dan kota besar lainnya adalah lumrah melihat muda-mudi bercumbu di tempat umum, adalah tabu bila pemandangan itu terjadi di Padang yang dikenal religius ini.
Tapi kini, pergaulan bebas muda mudi itu sudah menjadi pemandangan lumrah di ibu kota Sumbar ini. Masyarakat semakin permisif dengan perilaku menyimpang muda mudi di Padang. Seks bebas anak muda makin menjadi-jadi. Ini didukung lingkungan sosial yang makin cuek, menjamurnya tempat-tempat hiburan dan kawasan wisata yang menyediakan tempat mesum.
Belum lagi urusan kenakalan remaja, judi, narkoba, pencurian, dan keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng) serta anak jalanan. Perilaku menyimpang masyarakat di “negeri buya” ini, menguatkan kesan terkikisnya adat istiadat dan kebudayaan jelas. “Kalau terus dibiarkan, bukan tidak mungkin nilai budaya Minang kehilangan identitas di Padang ini,” kata sosiolog Universitas Andalas (Unand), Ardi Abbas, kepada Padang Ekspres, belum lama ini.
Momentum Tahun Baru Hijriyah, 1 Muharam, masyarakat Minang harus melawan peradaban Barat yang kini menggerus peradaban Minangkabau. Menurutnya, persoalan-persoalan masyarakat perkotaan ini harus segera dicarikan solusinya. Jika tidak, penyakit-penyakit demikian akan terus tumbuh dan menjadi bagian mayoritas masyarakat. Dampaknya, nilai-nilai moral dalam ajaran Islam dan kultur budaya masyarakat Minangkabau yang amat kental akan tergradasi dengan sendirinya.
Dari catatan Padang Ekspres, hampir setiap hari selalu ada pemberitaan penyakit masyarakat di media masa. Mulai dari asusila hingga anak jalanan, semakin marak.
Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Padang, Hariadi Dahlan mengakui, perilaku menyimpang masyarakat sudah begitu mencolok di Kota Bingkuang ini. “Kami tidak memiliki data pasti, tetapi secara kasat mata begitulah fenomenanya,” katanya.
“Kami konsentrasi pada permasalahan gepeng dan anak jalanan. Kalau mesum, tawuran pelajar dan lain-lain itu, ditangani Pol PP dan kepolisian,” katanya.
Namun begitu, kata Hariadi, masalah pekat butuh partisipasi aktif masyarakat. “Pengawasan aktif masyarakat sangat diperlukan di lingkungan masing-masing. Harus peduli dengan kondisi sekitar,” imbaunya.
Sosiolog dari Unand, Damsar menyebut, perlu keseriusan semua pihak mengatasi persoalan-persoalan di masyarakat. Yang terpenting, pengawasan dari pihak keluarga dengan menanamkan karakter baik, hingga peranan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Menurutnya, pergeseran nilai pasti terjadi karena heterogenitas dalam sebuah kota. Karena itu, tambahnya, perlu batasan yang tidak melanggar adat budaya masyarakat.
Sementara itu, Ardi Abbas menekankan lemahnya kontrol sosial. Sehingga, tindakan asusila, tawuran pelajar, narkoba, dan pekat lainnya kian tumbuh. Masyarakat semakin cuek dengan lingkungan. Sedangkan pemerintah, lemah dalam menindak pelaku-pelaku pekat. “Beri sanksi tegas agar pelakunya jera,” katanya.
Terlepas dari itu, Ardi menyebut peran keluarga terpenting mendidik dan mengawasi anak-anaknya. Perlu kontrol tegas dan batasan dalam pergaulan, karena dunia anak rentan terhadap bermacam pengaruh dari dunia luar. Didikan orangtua harus mampu mengubah karakter anak lebih baik.
“Lingkungan masyarakat juga tidak bisa berpangku tangan terhadap persoalan-persoalan demikian. Pemuka masyarakat seperti lembaga agama dan organisasi masyarakat, mesti satu kata mengawasi lingkungannya. Semua elemen ini harus bekerja sama, tidak bisa mengandalkan satu pihak saja,” katanya.
Lewat Panti Multiguna
Permasalahan gepeng dan anak jalanan di Padang, kata Hariadi, menjadi perhatian utama institusinya pada tahun 2012. “Kami sudah ajukan anggaran ke pusat untuk rencana pembangunan panti asuhan multiguna. Di sini nanti anak jalanan dididik dan diberi pelatihan khusus,” katanya.
Berdasar data Dinsosnaker Padang, jumlah anak jalanan yang terdata 878 orang. Setiap tahunnya, Dinsosnaker hanya mampu menangani 15 anjal dengan dana yang tersedia.
Panti Asuhan Multiguna tersebut ditargetkan mampu menampung sekitar 180 orang anak jalanan. Mereka diwajibkan tinggal di panti selama masa penampungan untuk dididik dan dibina.
“Guru-guru yang ahli di bidangnya akan didatangkan dinas untuk mendidik anak-anak itu. Misalnya, untuk anak yang memiliki keterampilan di bidang menjahit, didatangkan guru menjahit. Begitu juga untuk keahlian lainnya,” sebutnya.
“Jadi, tidak ada lagi anak-anak yang kembali ke jalan. Kalau masih ke jalan juga, kita tangkap dan masukkan lagi ke panti,” tegasnya.
Untuk menyukseskan rencana itu, dia akan memutus hubungan anak dengan keluarganya. Sehingga anak-anak yang terjaring bisa fokus mengikuti pembinaan di panti asuhan. “Tidak seperti yang sudah-sudah, sekarang harus lebih tegas,” ujarnya.
Diterbitkan di Padang Ekspres Senin, 28 November 2011
3 komentar:
saya suka postingan ini..
informatif dan meberi cara pandang yang baru.
memang begitu siih faktanya. tapii ada yang sedikit menggelitik, saudara menulis terlalu blak-blak2an yaah. kenapa harus menyebutkan sebuah suku??? Minangkabau. sementara tidak hanya suku minangkabau yang ada di kota padang ini. apakah ada bukti??? pelaku dari penyimpangan ini hanya orang minangkabau. sementara banyak orang dari luar sana yang berasal dari suku yang bukian minangkabau yang tinggal dan menetap disini.
saran saya, tolong hati-hati kalau menulis itu, apakah saudara tidak tau kalau salah satu tulisan yang baik itu tidak mengandung unsur SARA?? jika tulisan saudara begini dan ada beberapa masyarakat minangkabau tidak suka, saudara bisa saja dituntut.
ckckckck
wah,jurnalis lagi. masa nulis kayak gini. ckckck
Posting Komentar